Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Terkait UUPPLH Dan UU Kehutanan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 378/PID.SUS-LH/2018 PN Mdn)

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Terkait UUPPLH Dan UU Kehutanan yang ditinjau dari Putusan PN Medan No. 378/Pid.Sus-LH/2018 PN Mdn. Dari latar belakang, masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup terhadap tindak pidana pencemaran dan kerusakan lingkungan berdasarkan UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Putusan PN Medan No. 378/Pid.Sus-LH/2018 PN Mdn? 2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran dan kerusakan lingkungan berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.378
/PID.SUS-LH/2018/PT MDN?

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan desriptif penelitian. Hukum bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder hukum. Setelah semua bahan yang dikumpulkan kemudian diolah menggunakan deduktif logika dan analisis penafsiran yang sah. Dan dapat disimpulkan sebagai berikut, pihak yang bertanggung jawab adalah tidak hanya individu, tetapi juga perusahaan, misalnya badan usaha. Penerapan hukum tentang pencemaran lingkungan kejahatan yang umumnya terdapat dalam hukum dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Disarankan bahwa pemerintah menjadi lebih tegas dalam menuntut pertanggungjawaban pencemaran lingkungan.