Pekerjaan merupakan hal penting yang sangat melekat dalam kehidupan manusia karena dengan bekerja seseorang akan mendapatkan upah berupa gaji dan jenjang karir. Setiap pekerja untuk mendapatkan haknya harus melakukan kewajibannya sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan pengusaha kepada pekerja, dan apabila pekerja tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dijalakan sesuai perjanjian antara pengusaha dan pekerja maka akan timbul akibat dari adanya pihak yang dirugikan. Dampak yang akan dialami oleh pekerja adalah hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Apabila hal tidak bisa diselesaikan dengan baik akan menimbulkan suatu yang tidak diharapkan seperti pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja. Hal ini sering terjadi dikarenakan hubungan kerja berakhir demi hukum jika habis waktunya yang ditetapkan dalam perjanjian dan Peraturan-peraturan dan Undang-undang. Salah satu pemutusan hubungan kerja demi hukum dalam praktek dan secara yuridis disebabkan oleh pekerja yang meninggal dunia, untuk memenuhi haknya yang diperoleh pekerja/buruh terhadap pengusaha tersebut maka sering terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam hubungan kerja.
Pada pasangan suami isteri berkeinginan untuk mempunyai anak, demi menyambung keturunan dan mewarisinnya serta menjadi pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga. Bagi rumah tangga yang tidak dikaruniahi anak, untuk memperoleh anak seperti mengadopsi/mengangkat anak orang lain, baik dari anak keluarganya untuk menjadi anak angkatnya. Mengadopsi anak/mengangkat anak orang lain menurut hukum Islam dan hukum perdata adalah pengambilan anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Beberapa sistem hukum di Indonesia, perbandingan hukum adalah orang melakukan perbandingan hukum karena adanya kebutuhan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dalam perspektif hukum islam dan hukum perdata, dan mengetahui tentang hak anak angkat terhadap hak normatif orang tua angkat sebagai pekerja/buruh yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja (Studi Kasus Putusan PHI No.188/PDT.SUS-PHI/2018/PN.MDN, tanggal 20 Desember 2018).
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu menggabungkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku atau peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya dilapangan.
Hasil penelitian adalah bahwa kedudukan anak angkat berhak mendapat harta warisan dari orang tua angkat sebagai pekerja buruh yang meninggal dunia. Berdasarkan kompilasi hukum islam hak waris anak angkat adalah mendapatkan 1/3 bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya (Pasal 209 Kompilasi hukum islam). Hak normatif orang tua angkat yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja adalah mendapatkan beasiswa anak, pensiun bulanan yang terdaftar di perusahaan tersebut, asuransi bumi putra di perusahaan tersebut dan wasiat wajibah yang diterima anak angkat sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta waris yang ditinggalkan.