Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di PT Belawan Indah

Perlindungan hukum merupakan suatu aturan yang harus diterapkan oleh semua perusahaan ataupun pengusaha untuk melindungi para pekerjanya, perlindungan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang telah tertera di Undang-Undang No. 13 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang tentang ketenagakerjaan tersebut memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan suatu perlindungan tanpa membedakan jenis kelamin, ras dan agama. Dari latar belakang diatas peneliti mengemukakan pertanyaan yaitu “Bagaimana pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di PT Belawan Indah Medan?”
Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu secara teoritis diharapkan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pandangan hukum syariah terhadap perlindungan buruh kontrak, secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi PT Belawan Indah Medan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan perlindungan hukum buruh kontrak dan sebagai sarana informasi kepada pembaca dan peneliti sendiri mengenai pandangan hukum terhadap perlindungan keselamatan dan
kesehatan kerja. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang merupakan metode penelitian yang memang benar terjadi dilapangan. Peneliti menggunakan beberapa metode yaitu metode wawancara dan dokumentasi.
Hasil dari penelitian yang didapat bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 sebenarnya sudah diterapkan di PT Belawan Indah Medan. Namun implementasi terhadap pekerja belum sepenuhnya dirasakan. Hal tersebut terlihat dari adanya pekerja buruh kontrak yang belum terealisasi dalam hal penentuan waktu kerja lembur dan pengupahan serta hak pekerja cuti atau hari libur tidak diberikan. Dengan demikian sebagian besar kesejahteraan para pekerja di PT Belawan Indah Medan belum sepenuhnya diperhatikan secara maksimal khususnya bagi para pekerja buruh kontrak, hal terbukti dengan masih adanya pelanggaran hukum yang dirasakan oleh para pekerja.