Upaya pemerintah dalam menangani sengketa pertanahan dibuktikan
dengan adanya fungsi penanganan kasus pertanahan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan adanya kebijakan terkait kasus pertanahan melalui Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi serta penerapan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi. Skripsi ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan
metode penelitian analisis kualitatif.
Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Nasional menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan, membantu para pihak membingkai persoalan yang ada, merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketa yang dapat diterima kedua belah pihak. Dalam proses mediasi apabila tercapai kesepakatan dituangkan dalam perjanjian perdamaian dan jika tidak mencapai kata sepakat maka para pihak mempunyai hak untuk mengajukan permasalahan sengketa tersebut ke pengadilan.