Lembaga pemasyarakatan adalah muara dari sistem peradilan pidana yang berwenang dan diberi tugas oleh negara untuk melakukan pembinaan dan memberikan pengayoman kepada warga binaan pemasyarakatan, kadangkala pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan porsi dan aturan yang seharusnya, sehingga hasil pembinaan tidak optimal dan akan menjadikan benih suatu perbuatan yang berulangkali dilakukan dan akhirnya narapidana akan kembali ke lembaga pemasyarakatan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum narapidana residivis tetap mendapatkan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, untuk mengetahui pembinaan bagi narapidana residivis di Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenispenelitian yuridis empiris serta dilakukannya analisis data secara kualitatif.
Pengaturan hukum narapidana residivis mendapatkan pembinaan di lembaga pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta Surat Keputusan Menteri Kehakiman
Nomor. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan. Pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai tidak berbeda dengan narapidana bukan residivis pada umumnya, hanya saja narapidana residivis tidak memperoleh hak yang sama seperti narapidana lain, seperti hak asimilasi.