Banyaknya kasus yang merugikan konsumen, terutama dalam hal perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) rumah di kawasan komplek Perumahan, maka penting untuk mengetahui aspek-aspek pertanggungjawaban developer dalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) rumah di kawasan komplek perumahan khususnya di Perumahan Griya Azzahira Kota Binjai. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pertanggungjawaban developer terhadap objek perjanjian dalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) Perumahan Griya Azzahira Kota Binjai? (2) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen atas PPJB yang telah disepakati bersama dengan Developer Perumahan Griya Azzahira Kota Binjai?.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan dibantu oleh pendekatan yuridis empiris, artinya selain menekankan pada hukum dalam peraturan (law in the book) juga menekankan pada berlakunya hukum tersebut dalam masyarakat. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data field research (wawancara) dan Library Research (penelitian kepustakaan) yaitu dokumentasi dan observasi. Penulis mengambil data dengan mewawancarai konsumen sebagai korban kerugian yang terkait dengan Pasal Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 1506 KUHPerdata. Hal ini dikarenakan konsumen merasa dirugikan akan suatu barang yang konsumen sendiri tidak menyadari adanya produk cacat tersembunyi yang disembunyikan oleh pihak Develover. Adapun pihak yang berperan langsung dari obyek penelitian yaitu pihak Developer, Direktur, Manager Pemasaran, Manager Legal Griya Azzahira Kota Binjai.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban developer dalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) (studi pada Perumahan Griya Azzahira Kota Binjai) dapat disimpulkan secara normatif tanggung jawab pelaku usaha (developer) diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban developer tidak hanya terbatas pada apa yang tercantum dalam perjanjian PPJB tersebut, tetapi lebih dari itu, developer juga harus bertanggung jawab terhadap cacat tersembunyi yaitu Pasal 1505 jo Pasal 1506 KUHPerdata pada kondisi Perumahan tersebut. Penyelesaian dalam hal ini seharusnya adanya pembatalan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) perumahan tersebut, akan tetapi isi dari PPJB yang dibuat oleh pihak Notaris tidak tertera atau tidak tertulis yang mengharuskan pihak developer akan dikenakan penalty. Di sisi lain, jika dilihat dari perspektif hukum pidana, dapat dituntut melakukan penipuan yang terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang�Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, pihak Developer wajib bertanggung jawab atas PPJB tersebut.