Sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah seharusnya memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi kasus sertfikat ganda yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa di antara para pihak. Penelitian ini betujuan untuk menganalisis aspek hukum perdata terkait terjadinya sertifikat ganda dengan studi atas Putusan Nomor 1318K/Pdt/2017.
Penelitian ini menggunakan metode yurtidis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi dasar hukum yang digunakan dalam putusan, pertimbangan hakim, serta relevansi asas-asas hukum perdata seperti asas kepastian hukum dan asas itikad baik dalam menyelesaikan sengketa sertifikat ganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat ganda umumnya terjadi akibat kesalahan administrasi, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan pentingny asas prioritas dan asas itikad baik dalam menentukan pemilik hak yang sah. Selain itu, pertimbangan hukum hakim juuga menggaris bawahi peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memastikan validitas data pertanahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesdaian sengketa sertifikat ganda memerlukan pendekatan hukum yang tegas dan adil untuk melindungi kepastian hukum pemilik hak. Rekomendasi yang di ajukan meliputi perbaikan sistem administrasi pertanahan, peningkatan pengawasan terhadap proses penerbitan sertifikat, dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran.