Tindakan genosida yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap komunitas Muslim Rohingya merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Etnis Rohingya telah lama menjadi korban kekerasan terorganisir, pengusiran paksa, diskriminasi sistematis, serta pencabutan status kewarganegaraan. Penelitian ini berangkat dari permasalahan mengenai bentuk kejahatan genosida yang dilakukan serta bagaimana upaya penyelesaiannya dalam kerangka hukum pidana internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi unsur-unsur genosida yang terjadi dan menganalisis mekanisme penyelesaian melalui instrumen hukum internasional. Teori yang digunakan meliputi teori hukum pidana internasional dan tanggung jawab negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang bersumber dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen internasional, serta publikasi akademik dan laporan lembaga internasional. Penelitian ini juga mengkaji ketentuan Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya memenuhi unsur-unsur genosida sebagaimana dirumuskan dalam hukum pidana internasional. Namun, proses penuntutan melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhambat oleh status Myanmar yang bukan pihak dalam Statuta Roma. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme lain seperti pembentukan pengadilan ad hoc atau campur tangan Dewan Keamanan PBB.
Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya peran aktif masyarakat internasional dalam menyelesaikan kejahatan genosida ini. Diperlukan kerja sama antarnegara serta penguatan lembaga hukum internasional untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi korban Rohingya.