Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Di Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Medan)

Pentingnya tanah bagi manusia, dapat dilihat dari kenyataan bahwa manusia tidak dapat hidup jika terlepas dari yang namanya tanah. Berbagai aktifitas manusia selalu berhubungan dengan tanah dan segala aktifitas tersebut dilakukan di atas tanah. Dalam mempraktikkan perintah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan dalam mewujudkan kewajibannya selaku penyelenggara pendaftaran tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan program Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap. Namun, dalam menyelenggarakan kegiatan PTSL di Kota Medan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pada pelaksanannya. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan memahami faktor pendukung dan penghambat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, karena mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan fakta atau perilaku yang nyata di lapangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang di gunakan
dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang merupakan suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang di teliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.
Kantor Pertanahan Kota Medan telah melaksanakan kegiatan PTSL
dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agararia dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2018 tentang PTSL. Program PTSL Kota Medan pada tahun 2023 menargetkan 7.000 bidang tanah di sepuluh kecamatan dan empat puluh kelurahan dalam waktu sepuluh bulan, atau satu tahun anggaran. Target yang tercapai pada tahun 2023 menunjukkan upaya pemerintah untuk memberikan
kepastian hukum kepada pemilik tanah di Kota Medan sehingga dapat mengurangi konflik pertanahan.